Surabaya, harianjatim.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, pada Kamis (8/10/2026). Aksi yang mendesak perbaikan layanan transportasi laut dan kesehatan di Pulau Bawean ini sempat diwarnai kericuhan lantaran massa kecewa tidak ditemui langsung oleh Gubernur.
Dengan mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol keprihatinan, massa menyuarakan kekecewaan atas lambannya respons Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketegangan di sekitar lokasi aksi mulai tak terhindarkan ketika tuntutan massa untuk berdialog langsung dengan Gubernur urung terpenuhi, sehingga menyulut emosi para demonstran.
Koordinator Lapangan AMPB, Abdul Halim Satriya, menegaskan bahwa kehadiran mereka jauh-jauh dari kepulauan bukan sekadar untuk melakukan protes, melainkan menagih kebijakan yang konkret.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kedatangan kami ke sini adalah untuk menuntut kebijakan Gubernur Jawa Timur terhadap persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Dua persoalan ini menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat dan membutuhkan kepastian kebijakan,” tegas Halim saat berorasi. Kamis, 8 Oktober 2026
Menurutnya, ketidakpastian pelayaran rute Bawean-Gresik telah menjadi masalah menahun yang tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi serta distribusi kebutuhan pokok.
Dalam aksi tersebut, Ketua Umum AMPB, Saiq Khayran, menyampaikan ada tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.
Pertama, mendesak jaminan transportasi laut rute Bawean-Gresik agar memiliki sistem pelayaran yang aman, berkelanjutan, dan pasti. Kedua, menuntut jaminan mutu dan kelayakan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Ketiga, mendesak Gubernur Jatim untuk mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Pulau Bawean kepada Presiden RI demi percepatan pembangunan kawasan tersebut.
“Tiga tuntutan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Persoalan transportasi dan kesehatan ini telah berulang kali dikeluhkan oleh masyarakat Bawean,” jelas Saiq.
Saiq sangat menyayangkan sikap Pemprov Jatim yang terkesan menutup ruang dialog. Padahal, sebelum turun ke jalan, AMPB telah menempuh jalur birokrasi dengan mengirimkan surat permohonan audiensi resmi pada 2 Oktober 2026 lalu, yang hingga hari aksi tidak kunjung mendapatkan respons.
“Kami sudah menempuh jalur audiensi dan menyampaikan permohonan secara resmi. Hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Yang kami harapkan sederhana, pemerintah hadir dan memberikan jawaban yang konkret,” pungkasnya.
Demonstrasi di tingkat provinsi ini merupakan eskalasi dari rangkaian perjuangan AMPB, setelah sebelumnya aspirasi serupa juga disuarakan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Bagi AMPB, masyarakat Bawean saat ini tidak lagi membutuhkan pernyataan normatif, melainkan tindakan nyata dengan kewenangan dan kepastian pelaksanaan dari pemerintah. (Red*)
