Pasuruan, harianjatim.id – Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh gabungan mahasiswa dari Aliansi BEM Pasuruan Raya (BEMPAS) dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan terhadap kinerja legislatif daerah.
Rasa frustrasi tersebut memuncak setelah Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan absen dalam forum audiensi krusial yang membahas transparansi anggaran dan krisis air bersih, Selasa (14/10/2026).
Padahal, forum audiensi tersebut dirancang sebagai ruang dialog terbuka antara mahasiswa, Pemerintah Kota Pasuruan, dan wakil rakyat untuk mengurai persoalan mendasar di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua isu utama yang disoroti mahasiswa yakni pembengkakan alokasi anggaran pemeliharaan rumah dinas (rumdin) yang menembus angka ratusan juta rupiah, serta buruknya kualitas pelayanan air bersih dari Perumdam Tirta Umbulan.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menyayangkan ketidakhadiran pimpinan komisi yang membidangi isu-isu vital tersebut. Menurutnya, sikap tak hadir itu mencerminkan lemahnya komitmen dan fungsi pengawasan dewan terhadap kebijakan eksekutif.
”Kami datang membawa keresahan warga soal air bersih dan menuntut transparansi APBD. Namun, saat ruang dialog dibuka, Ketua Komisi II yang seharusnya memberi penjelasan justru tak tampak. Ini memicu tanda tanya besar soal kepedulian dewan terhadap nasib rakyat,” tegas Ubaidillah.
Menyambung aspirasi tersebut, Ketua Cabang PMII Pasuruan, Zulpan Abida, mendesak agar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeliharaan rumah dinas dibuka secara transparan kepada publik. Warga, kata Zulpan, berhak tahu peruntukan dana ratusan juta rupiah tersebut di tengah carut-marutnya layanan kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara terkait krisis pelayanan Perumdam Tirta Umbulan, mahasiswa menolak janji manis tanpa kejelasan. Mereka menuntut Pemkot dan DPRD menyodorkan peta jalan (roadmap) penyelesaian yang konkret beserta target waktu perbaikannya.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Ketua DPRD Kota Pasuruan, H.M. Toyib, yang hadir menemui massa menyambut baik langkah kritis mahasiswa. Ia menegaskan bahwa audiensi merupakan wadah penting untuk fungsi kontrol sosial.
”DPRD adalah rumah rakyat. Aspirasi masyarakat, termasuk masukan kritis dari adik-adik mahasiswa, sangat kami hargai,” ujar Toyib menenangkan suasana forum.
Mengenai transparansi APBD, perwakilan Pemkot Pasuruan menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan kanal keterbukaan informasi publik. Masyarakat maupun mahasiswa dapat mengakses data perencanaan hingga realisasi anggaran secara resmi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot Pasuruan.
Meski telah mendengarkan penjelasan eksekutif dan legislatif, BEMPAS dan PC PMII menegaskan bahwa mereka tidak akan puas hanya dengan jawaban normatif. Mereka menuntut bukti nyata di lapangan.
”Jangan sampai audiensi ini sekadar agenda seremonial tanpa progres. Kami butuh bukti transparansi dan perbaikan nyata. Jika komitmen ini diabaikan, kami pastikan akan kembali mendatangi Gedung DPRD dengan gelombang massa yang jauh lebih besar,” tegas Zulpan melayangkan ultimatum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi terkait alasan ketidakhadiran Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi (cover both sides). (Red)
