Probolinggo, harianjatim.id — Aksi September Hitam yang digelar Aliansi BEM Probolinggo Raya bersama gabungan organisasi mahasiswa eksternal (ormek) dan organisasi kepemudaan di Probolinggo diwarnai kericuhan kecil dan rasa kecewa, usai pimpinan institusi TNI dan Polri setempat absen menemui massa.
Massa yang membawa tuntutan terkait perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta komitmen aparat dalam menjaga keamanan masyarakat semula berharap dapat beraudiensi langsung dengan Kapolres Probolinggo dan Komandan Kodim (Dandim) 0820 Probolinggo. Kehadiran kedua pimpinan tersebut dinilai penting untuk menandatangani pakta integritas.
Namun, tidak hadirnya kedua pimpinan institusi tersebut memicu kekecewaan peserta di lapangan. Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas hingga berlanjut pada aksi saling dorong dengan aparat keamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Isu Politik, Hukum, dan HAM Aliansi BEM Probolinggo Raya sekaligus Ketua BEM STIH ZAHA, Jefri Ali Mahmudi, menegaskan bahwa letupan ketegangan di lapangan merupakan bentuk kekecewaan atas nihilnya iktikad pimpinan untuk berdialog.
”Kami datang untuk bertemu langsung menyampaikan keresahan masyarakat dan meminta komitmen pimpinan. Ketika Kapolres dan Komandan Kodim tidak hadir menemui massa, tentu timbul kekecewaan,” ujar Jefri.
Jefri membantah jika aksi tersebut dinilai sengaja memicu kerusuhan. Menurutnya, dinamika yang terjadi di lapangan merupakan respons spontan akibat tidak adanya jawaban langsung dari pihak terkait.
”Kami tidak datang untuk mencari keributan, kami datang untuk mencari jawaban. Ketegangan yang terjadi adalah bagian dari dinamika di lapangan ketika massa merasa tuntutannya diabaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, gerakan ini tidak mewakili kepentingan satu kelompok saja, melainkan gabungan elemen sipil yang prihatin atas isu keamanan masyarakat serta penghormatan terhadap hak-hak sipil di Probolinggo.
”Kami menghormati institusi Polri dan TNI, tetapi penghormatan bukan berarti harus diam ketika ada persoalan. Seragam bukan alasan untuk kebal dari kritik, dan jabatan bukan alasan untuk menjauh dari rakyat,” ucapnya.
Jefri turut menyoroti pentingnya peran aparat dalam memberikan rasa aman tanpa mengintimidasi suara kritis masyarakat. Menurutnya, rakyat membutuhkan kehadiran polisi saat menghadapi kejahatan, namun juga membutuhkan jaminan agar kebebasan berpendapat tidak dibalas dengan aksi represif.
Aksi ini dipastikan bukan sekadar seremoni tahunan. Aliansi BEM Probolinggo Raya bersama seluruh elemen pendukung berencana melakukan konsolidasi lanjutan guna menyiapkan aksi susulan dengan skala yang lebih besar.
”Kami akan kembali dengan konsolidasi yang lebih luas, massa yang lebih banyak, dan tuntutan yang lebih tegas. Kami ingin Kapolres dan Dandim hadir langsung berdialog dengan rakyat serta memberikan komitmen yang jelas,” ujarnya.
Mengakhiri keterangannya, Jefri menegaskan bahwa September Hitam adalah momentum untuk terus merawat ingatan atas penegakan hak asasi manusia dan kontrol terhadap kewenangan aparat.
”September boleh selesai di kalender, tetapi ingatan rakyat tidak akan selesai. Kami akan terus mengawal. Ketika kekuasaan mulai lupa kepada rakyat, mahasiswa dan pemudalah yang akan menjadi pengingatnya,” pungkasnya. (Red*)
