Kecewa Pimpinan Dewan “Sembunyi”, Mahasiswa Segel Gedung DPRD Kota Pasuruan
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan dan Aliansi BEM Pasuruan Raya menyegel Gedung DPRD Kota Pasuruan (Dok.harianjatim.id)
Pasuruan, Harianjatim.id – Kekecewaan warga Kota Pasuruan memuncak. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan dan Aliansi BEM Pasuruan Raya menyegel Gedung DPRD Kota Pasuruan pada Rabu (23/9) malam sekitar pukul 19.00 WIB.
Langkah ekstrem ini diambil setelah pimpinan dewan tak kunjung menemui massa aksi yang menuntut evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Mengusung narasi “September Hitam dan September Gelap”, massa menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah kehilangan sense of crisis. Kajian mahasiswa menunjukkan Pemkot justru menaikkan anggaran pemeliharaan Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota hingga dua kali lipat menjadi Rp522 juta.
Lonjakan anggaran elite tersebut dinilai tak bersimpati pada kondisi sosial masyarakat. Data BPS mencatat ada 5.900 warga usia produktif yang masih menganggur dan 12.830 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, Pemkot dinilai lamban menangani kekeringan struktural yang melanda empat wilayah, yakni Kelurahan Bugul Lor, Karanganyar, Panggung, dan Ngemplak.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menyatakan bahwa penyegelan ini merupakan bentuk mosi tidak percaya rakyat terhadap legislatif dan eksekutif. Rabu, 23/09/2026
”Gedung ini kami segel karena tak lagi berfungsi sebagai rumah aspirasi. Saat anggaran fasilitas elit naik setengah miliar dan warga kesulitan air bersih, pimpinan dewan justru tidak berani menemui kami. Ini bukti Pemkot dan DPRD Kota Pasuruan buta terhadap realita,” tegas Ubaidillah di lokasi.
Ketua PC PMII Pasuruan, Achmad Zulpan Abida, mendesak agar anggaran pemeliharaan Rp522 juta itu segera dibatalkan dan dialihkan (refocusing) untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
”Anggaran itu harus kembali ke rakyat. Kami menuntut Pemkot membatalkan perbaikan fasilitas tersebut dan mengalihkannya untuk penyediaan air bersih di wilayah terdampak kekeringan serta program bantuan sosial,” kata Zulpan.
Spanduk dan rantai penyegelan masih terpasang di gerbang utama Gedung DPRD Kota Pasuruan. Massa mengancam akan bertahan dan membawa eskalasi aksi yang lebih besar jika tuntutan penandatanganan pakta integritas serta transparansi refocusing anggaran tidak segera dipenuhi. (BEM/Red)
