Pasuruan, harianjatim.id — Merespons makin sempitnya ruang demokrasi dan maraknya represi, sejumlah elemen mahasiswa serta masyarakat sipil di Pasuruan menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Makin Ditekan Makin Melawan, pada Minggu malam, 04/10/2026.
Agenda ini menjadi ruang konsolidasi untuk merapatkan kembali barisan gerakan pro-demokrasi yang sempat merenggang pascagelombang unjuk rasa Agustus 2025.
Sutradara film tersebut, Faiz Benshadeq, sineas asal Pasuruan menegaskan bahwa karya ini lahir dari keresahan bersama. Film ini diproduksi oleh Koreksi.org berkolaborasi dengan KontraS, serta didukung oleh Trend Asia dan Kurawal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Pertama, kami ingin mengajak kawan-kawan muda terus merawat ingatan. Pascagelombang aksi demo Agustus 2025, demokrasi Indonesia makin dijerumuskan ke jurang yang dalam oleh rezim saat ini. Hak warga dalam menyampaikan aspirasi terus dibungkam,” ungkap Faiz.
Pernyataan Faiz berdasar pada data kelam aksi tersebut: aparat kepolisian menangkap hampir 7.000 orang, rekor penangkapan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dari total 6.719 orang yang ditangkap, sebanyak 703 di antaranya dijerat pasal pidana dan harus menjalani proses peradilan.
Meski demikian, Faiz menilai gelombang protes tahun lalu sebagai bukti bangkitnya kesadaran publik, khususnya generasi muda, untuk merebut kembali negara dari genggaman oligarki. Karena itu, film ini diposisikan bukan sekadar dokumentasi sejarah, melainkan pemantik gerakan lanjutan.
”Film ini hadir agar masyarakat tetap berani bersuara, membentuk gelombang yang lebih besar, dan mendorong perubahan negara ke arah yang lebih baik, termasuk menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang masih dipenjara,” tegasnya.
Melalui karyanya, Faiz mengajak generasi muda membangun harapan radikal demi terwujudnya negara yang demokratis, bebas berkumpul, dan lepas dari intimidasi sesuai amanat konstitusi.
Pesan kuat dari sang sutradara langsung memantik diskusi hangat di antara elemen gerakan yang hadir, seperti PMII, HMI, IMM, KP-Alternatif, Wahana Baca, hingga Aliansi BEM Pasuruan Raya.
Forum tersebut tidak hanya menyoroti represi skala nasional, tetapi juga membongkar realitas kekerasan aparat di tingkat lokal. Salah satu isu utama yang diangkat adalah Tragedi Beji. kasus tewasnya warga sipil berinisial WD yang diduga akibat kekerasan oknum anggota Polsek Beji.
Lintas Elemen Pasuruan menegaskan bahwa Tragedi Beji merupakan bukti nyata bahwa kekerasan institusional dan impunitas adalah ancaman riil yang merenggut nyawa warga lokal, bukan sekadar cerita di layar kaca.
Lambannya proses hukum serta pergantian kepemimpinan di Polres Pasuruan bahkan dinilai sebagai sinyal bahaya atas upaya pengaburan kasus dan normalisasi kekerasan.
Para perwakilan organisasi secara tegas mengutuk penyempitan ruang sipil dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Berlandaskan prinsip keberpihakan pada kelompok tertindas dan supremasi hukum, forum menilai instrumen negara telah disalahgunakan untuk mematikan nalar kritis publik sekaligus melindungi oknum pelanggar hukum di tubuh kepolisian.
Sebagai penutup konsolidasi, seluruh peserta menyatukan sikap dan melakukan dokumentasi bersama. Gabungan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil Pasuruan ini berkomitmen untuk terus mengawal isu kebebasan sipil, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta menolak bungkam terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa. (Red*)
