Sampang, harianjatim.id – BEM Sampang menilai agenda audiensi BEM Madura Raya bersama DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Madura sebagai langkah penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap pemerintah.
Perwakilan Mahasiswa dari BEM Sampang menyayangkan sikap sejumlah anggota DPRD Jatim Dapil Madura yang justru absen dalam pertemuan tersebut. Senin, 5 Oktober 2026
“Ketidakhadiran mereka menjadi catatan kritis, mengingat isu yang diusung menyangkut hajat hidup masyarakat Madura secara luas, terutama persoalan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan”, ungkap salah satu Mahasiswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BEM Sampang secara tegas menolak jawaban yang disampaikan oleh perwakilan DPRD Jawa Timur yang hadir. Respons tersebut dinilai sangat normatif dan belum menawarkan arah kebijakan yang konkret, terukur, maupun memiliki indikator penyelesaian yang jelas.
”Bagi mahasiswa, penyampaian aspirasi rakyat tidak boleh berhenti pada formalitas administratif semata, seperti sekadar menampung lalu meneruskannya ke pihak lain. Setiap aspirasi harus ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata, target waktu yang jelas, serta bentuk pertanggungjawaban publik”, tambahnya.
Anggota legislatif Dapil Madura diingatkan untuk tidak melupakan mandat dari konstituennya. Kepercayaan tersebut wajib diwujudkan lewat keberpihakan nyata pada kebutuhan warga dan perjuangan mengentaskan persoalan pembangunan di Madura.
BEM Sampang berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, objektif, dan konsisten. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara rakyat tidak hanya sekadar didengar, tetapi benar-benar diperjuangkan.
“Sebab, demokrasi tidak boleh berhenti pada tingkat keterwakilan, melainkan harus menghadirkan kebermanfaatan dan perubahan nyata bagi masyarakat”, ujar perwakilan dari BEM Sampang. (Red)
