Pasuruan, Harianjatim.id – Pelayanan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Taman Dayu, Pandaan, mendadak banjir keluhan warga pada Senin (20/7/2026) siang. Lambatnya alur birokrasi dan kekacauan sistem antrean membuat ruang pelayanan berubah menjadi sarat emosi.
Puncaknya, ketegangan antar pengunjung tak terhindarkan setelah nomor antrean kategori prioritas yang semestinya didahulukan justru tak kunjung dipanggil hingga berjam-jam.
Menunggu Tanpa Kepastian Sejak Pagi
Rasa frustrasi membuncah di wajah para warga yang hendak mengurus hak mereka. Salah satu pengunjung pemegang nomor antrean prioritas A002 mengaku sudah berada di lokasi sejak pagi. Namun hingga pukul 12.00 WIB, namanya tak jua dipanggil oleh petugas.
”Saya pemegang nomor antrean A002, tapi sampai jam 12 siang masih belum juga dilayani,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya tersebut dengan nada kecewa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lantaran tak mendapat kepastian, ia memutuskan menghampiri meja Customer Service (CS) untuk meminta konfirmasi. Sayangnya, minimnya transparansi informasi justru memicu api salah paham di antara sesama pengunjung.
Sebab komunikasi yang minim dari pihak pengelola, aksi warga yang hendak mengonfirmasi nasib antreannya itu malah disalahartikan oleh pemohon lain sebagai tindakan menyerobot antrean.
”Di saat kami menanyakan ke customer service, malah timbul kesalahpahaman sesama pengantre. Mereka mengira kami memotong antrean,” tuturnya menceritakan momen menegangkan di ruang tunggu.
Suasana panas dan adu argumen pun sempat pecah. Penumpukan massa serta rasa lelah warga yang telah mengantre berjam-jam menjadi penyulut mudahnya emosi tersulut.
Warga menyayangkan lemahnya manajemen antrean di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pandaan. Kategori prioritas yang mestinya ditangani secara cepat dan teratur justru memicu gesekan sosial akibat sistem yang tidak jelas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen BPJS Ketenagakerjaan Pandaan belum memberikan pernyataan resmi terkait kendala operasional yang memicu insiden tersebut. Warga kini mendesak adanya evaluasi total agar pelayanan publik tidak lagi memakan korban kekecewaan masyarakat. (Red)
