Pasuruan, Harianjatim.id – Keluhan masyarakat di wilayah Kecamatan Gempol akhirnya sampai langsung ke telinga Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Dalam acara “JAWARA” (Jagongan Bareng Wakil Rakyat) yang digelar di halaman Yayasan Al Hidayat, Desa Bulusari, Minggu (01/02/26), ratusan warga dari berbagai unsur tampak memadati lokasi untuk menyampaikan “uneg-uneg” mereka.
Kehadiran tokoh lintas sektor mulai dari PC Ansor, pengurus Madin/TPQ, tokoh agama, hingga Karang Taruna menjadikan suasana diskusi berlangsung hangat. Fokus utama warga adalah lambannya penanganan banjir di Gempol serta kondisi infrastruktur jalan yang cepat rusak.
Subhan, Ketua PAC GP Ansor Gempol, mengkritik penanganan banjir yang dinilai masih parsial. “Pengerukan sudah dilakukan Dinas Sumberdaya Air, tapi saat hujan tetap banjir. Penanganannya belum menyentuh konsep pentahelix,” cetusnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal itu, Samsul Hidayat mengungkapkan kendala birokrasi yang kerap terjadi di lapangan. Ia menjelaskan bahwa sungai-sungai besar seperti Anak Sungai Wrati dan Sungai Bekacak merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan daerah.
”Terkait banjir, kami sudah mendorong pembentukan Satgas Khusus saat Musrenbang. Memang ada kendala koordinasi dengan Provinsi karena status kewenangan sungai, namun kami terus mengupayakan solusi teknis,” tegas politisi PKB tersebut.
Selain isu lingkungan, Samsul juga memaparkan capaian legislasi DPRD yang telah menuntaskan 13 Raperda. Terkait sektor pendidikan non-formal (Madin dan TPQ), ia memastikan meski tahun 2025 anggaran fisik terfokus pada perbaikan SDN dan SMP, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan insentif bagi para guru ngaji demi kesejahteraan pengajar karakter bangsa. (Red*)
