Surabaya, Harianjatim.id – Gelombang keresahan mahasiswa di Jawa Timur mulai mengerucut. Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Jawa Timur kini gencar melakukan konsolidasi intensif di tingkat kabupaten/kota, merespons indikasi kuat kemunduran demokrasi yang memicu mencuatnya sinyal “Reformasi Jilid II”.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim, Deni Oktaviano Pratama, menegaskan bahwa wacana Reformasi Jilid II bukan lagi gertakan kosong, melainkan representasi dari akumulasi keresahan publik terhadap kondisi nasional yang kian melenceng dari ekspektasi.
”Reformasi Jilid II ini lahir dari keresahan bersama. Kondisi negara hari ini dirasa jauh dari harapan dan di luar ekspektasi publik,” ujar Deni dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BEM Nusantara Jatim menyoroti sejumlah rapor merah kebijakan instabilitas nasional. Mulai dari polemik implementasi program MBG dan Kopdes yang dinilai diwarnai dugaan penyimpangan di lapangan, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kebijakan terkait TNI yang dinilai membuka ruang intervensi militer ke ranah sipil.
Rencana pembangunan batalyon di sejumlah wilayah juga tak luput dari kritik. Menurut Deni, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat dominasi militer di ruang sipil jika mengabaikan transparansi dan pengawasan ketat.
Beban psikologis dan ekonomi masyarakat kian diperparah dengan fluktuasi harga energi, menyusul mencuatnya kabar kenaikan harga BBM jenis Pertamax sejak semalam. Kebijakan ini dikhawatirkan memicu efek domino terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.
”Isu kenaikan BBM seperti Pertamax tentu menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hari ini belum sepenuhnya berpihak pada kondisi riil rakyat,” tambahnya.
Menyikapi rentetan persoalan tersebut, Deni memastikan seluruh simpul BEM kabupaten/kota di bawah naungan BEM Nusantara Jatim tengah merapatkan barisan di akar rumput untuk mematangkan gerakan aksi massa.
”Kemungkinan aksi akan dilakukan dalam dua hingga tiga pekan ke depan, namun waktu pastinya masih kami matangkan,” jelas Deni.
Kendati demikian, Deni
menggarisbawahi bahwa gerakan yang mereka bangun murni sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial, bukan atas dasar kebencian personal terhadap pemimpin negara.
”Kritik dan masukan yang kami sampaikan adalah bentuk kepedulian. Pemerintah seharusnya mampu menjalankan amanah rakyat dengan baik. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa perbaikan signifikan, maka potensi munculnya gelombang gerakan besar Reformasi Jilid II akan semakin terbuka lebar,” pungkasnya. (Red*)
