Pasuruan, Harianjatim.id – Skandal rekrutmen tenaga outsourcing di RSUD dr. Soedarsono kini meledak menjadi gelombang amarah publik yang tak terbendung. Tak main-main, jumlah korban ditengarai mencapai ratusan orang dengan total kerugian yang fantastis, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per kepala.
Tragedi ini menyayat hati lantaran menyasar para pencari kerja yang sedang berjuang menyambung hidup. Alih-alih mendapatkan slip gaji, mereka justru diduga menjadi “Tumbal” pihak penyedia jasa outsourcing di instansi milik pemerintah daerah tersebut.
Panasnya isu ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen aktivis. Pemerintah Kota Pasuruan, khususnya Wali Kota, diminta untuk tidak “bersembunyi” di balik alasan prosedural.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Pantura Bersatu, Salum, menegaskan bahwa kegaduhan di institusi pelat merah adalah tanggung jawab moral pemerintah.
”Ini bukan recehan. Korbannya ratusan orang dan uang yang terkumpul nilainya fantastis! Wali Kota tidak boleh diam. Harus ada tanggung jawab moral dan langkah konkret. Jangan sampai publik melihat pemerintah cuci tangan karena kejadian ini terjadi di rumah sakit pemerintah,” tegas Salum, Minggu (10/5/2026).
Salum juga menyoroti pola manajemen Pemkot Pasuruan yang dinilai sedang “sakit”. Ia membedah rentetan polemik yang terjadi belakangan ini sebagai bukti lemahnya tata kelola.
Mutasi Sekda yang kontroversial.
Pejabat yang merangkap hingga tiga jabatan sekaligus.
Hingga skandal rekrutmen RSUD yang kini mencuat.
”Masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya pemerintahan ini sedang baik-baik saja atau sedang menuju kehancuran?” sindirnya pedas.
Kritik tajam serupa meluncur dari Ketua LSM AGTIB, Samsul Arifin. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk tidak membiarkan praktik “pungli” berkedok rekrutmen ini menguap begitu saja.
”Kalau benar pencari kerja diperas jutaan rupiah, ini sudah keterlaluan! Pemerintah dan aparat harus gerak cepat. Jangan biarkan rakyat kecil terus diinjak,” seru Samsul Arifin.
Senada dengan itu, Ketua LSM Gardapura, H. Faisol, menilai kasus ini adalah puncak gunung es dari buruknya pengawasan birokrasi.
“Publik mulai kehilangan kepercayaan. Masalah muncul bertubi-tubi tanpa solusi tegas,” ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur RSUD Dr. Soedarsono, Dr. Adi, mencoba melakukan klarifikasi. Ia melempar tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga, yakni PT Outsourcing Cakrawala Cita Satnusa.
”Perekrutan murni dilakukan pihak ketiga. Rumah sakit tidak terlibat dalam penerimaan maupun pengambilan uang,” dalih Dr. Adi.
Namun, pembelaan tersebut justru memicu sinisme publik. Masyarakat menilai, sebagai pemberi kerja, pihak RSUD dan Pemerintah Kota tetap memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawasi setiap gerak-gerik perusahaan rekanan di lingkungan mereka.
Kini, bola panas ada di tangan Wali Kota Pasuruan. Di tengah tekanan yang kian menghimpit, mampukah pemerintah membuktikan integritasnya, atau justru membiarkan kepercayaan publik tenggelam dalam carut-marut skandal yang seolah tak ada habisnya? (Tim/red*)
