Bekasi, Harianjatim.id – Pelaksanaan SKKN 3 yang digelar oleh PB KOPRI di Asrama haji Bekasi, Jabar (Kamis,19 februari 2026), patut dievaluasi secara serius dan menyeluruh. Program yang sejak awal dipromosikan sebagai ruang strategis penguatan kapasitas kader perempuan justru memperlihatkan wajah yang jauh dari cita-cita kaderisasi ideologis.
Alih-alih menjadi ruang konsolidasi gagasan dan praksis gerakan, SKKN 3 lebih tampak sebagai rutinitas administratif tanpa arah yang jelas. Materi disampaikan tanpa desain kurikulum kaderisasi yang matang, forum diskusi berjalan datar tanpa kedalaman analisis sosial-politik, dan narasumber tidak dibekali kerangka ideologis yang kuat.
Peserta memang hadir secara fisik, tetapi banyak yang merasa tidak benar-benar “dihadirkan” secara intelektual maupun politis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang peserta SKKN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami datang dengan harapan mendapat penguatan perspektif dan strategi gerakan. Tapi yang kami rasakan justru forum yang normatif, tanpa keberanian membahas problem internal organisasi sendiri,” ujarnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah SKKN 3 benar-benar dirancang sebagai ruang kaderisasi transformatif, atau sekadar agenda struktural untuk menggugurkan kewajiban program kerja tahunan?
Yang paling mencederai kepercayaan kader adalah persoalan biaya administrasi sebesar Rp600 ribu yang dibebankan kepada peserta.
Hingga kegiatan berakhir, tidak ada laporan rinci dan terbuka terkait peruntukan dana tersebut. Fasilitas yang diterima peserta pun dinilai tidak sebanding dengan nominal biaya yang dipungut.
Dalam organisasi kader, setiap rupiah adalah amanah. Ketika transparansi diabaikan, maka krisis kepercayaan tak terhindarkan. PB KOPRI tidak dapat berlindung di balik alasan teknis atau kesibukan panitia.
Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar organisasi gerakan, terlebih organisasi perempuan yang selama ini lantang menyuarakan integritas dan keadilan.
Jika pembenahan tidak segera dilakukan, yang terancam bukan hanya kredibilitas satu program, tetapi legitimasi organisasi . (Red*)
