Pasuruan, Harianjatim.id – Sidang Paripurna Ke II, terkait penyampaian nota pengantar Raperda APBD tahun 2026. Digelar digedung DPRD, Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kamis, (23/10/2025) siang.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, membahas sekaligus mengesahkan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Selain itu Ketua dan Pimpinan dewan lainnya, pembahasan dan pengesahan Raperda P-APBD Kabupaten Pasuruan ini juga dihadiri Bupati Pasuruan H M.Rusdi Sutejo (Mas Rusdi) sapaan akrabnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Bupati Pasuruan menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pasuruan adalah lebih memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan mengikat dalam rangka penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja daerah. Hal ini dipicu lantaran transfer anggaran dari pemerintah pusat mengalami penurunan 21,70 persen.
Tidak hanya itu tanggungan pegawai P3K yang tidak lagi dicafer oleh pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus menggunakan anggaran belanja yang tepat dan sesuai, sehingga kesejahteraan masyarakat kabupaten pasuruan dapat tercapai sesuai harapan.
“Skala prioritas tetap menjadi dasar dalam penentuan anggaran, sehingga anggaran yang digunakan sesuai untuk masyarakat,” ungkap Mas Rusdi.
Ditempat yang sama Ketua DPRD Samsul Hidayat mengatakan terkait ini kita harus mendukung langkah eksekutif, sehingga anggaran belanja yang digunakan pemerintah daerah sesuai dan bermanfaat untuk masyarakat. maka usulan dari masyarakat banyak, tapi kita sesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah yang ada.
“Kita tetap mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Oleh sebab itu peran legislatif dalam mengawal program prioritas daerah, sangat diperlukan agar bisa merata,” ujar Samsul
Ia berharap pembahasan Raperda APBD ini dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat.
“DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sepakat untuk mempercepat program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Kami optimis sinergi antara legislatif dan eksekutif akan mempercepat realisasi program pembangunan,” Tutur Samsul Hidayat. (Red*)
