Aksi diikuti oleh HMI, GMNI, PMII, dan IMM. Dengan duduk bersama di halaman DPRD, mereka menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan secara tertib dan tanpa anarkis.
Koordinator lapangan aksi, Dandy (Ketua DPC GMNI Pasuruan), menegaskan mahasiswa tidak ingin gerakan mereka menimbulkan keresahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pasuruan memiliki banyak kawasan industri. Kami tidak ingin aksi ini membuat investor takut menanamkan modal di Pasuruan,” katanya.
Dandy menyebut ada tujuh isu utama yang disuarakan mahasiswa:
1. Sampah
2. Infrastruktur jalan
3. Transportasi umum
4. Narkoba
5. Penyerapan tenaga kerja
6. Pelanggaran HAM di Alas Tlogo
7. Kekerasan terhadap perempuan dan anak
“Kami ingin aspirasi ini didengar langsung oleh DPRD dan pemerintah daerah, serta diteruskan ke pusat. Harapan kami agar masalah ini mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, hadir langsung menemui mahasiswa. Ia mengapresiasi aksi damai tersebut dan berjanji menindaklanjuti aspirasi yang masuk.
“Kami siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini, bukan hanya di depan gedung ini saja. Jika ada isu yang bersifat nasional, tentu akan kami bawa ke pusat,” tegas Samsul.
Dalam kesempatan itu, Samsul juga mengakui masih ada kekurangan komunikasi DPRD dengan masyarakat.
“Kami minta maaf apabila selama ini belum banyak turun ke bawah dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo, juga hadir dan memberikan tanggapan langsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap masukan yang disampaikan mahasiswa.
“Beberapa isu memang nyata terjadi setiap tahun, misalnya kekurangan air. Itu bukan sekadar isu, tapi realita yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Rusdi menjelaskan beberapa langkah yang sedang ditempuh Pemkab Pasuruan:
Sampah → menjadi prioritas utama agar Pasuruan lebih bersih dan sehat.
Lapangan kerja → pemetaan kebutuhan tenaga kerja sudah dilakukan, khususnya untuk sektor industri.
Lingkungan hidup → pengawasan tambang diperketat, laporan masyarakat akan langsung ditindak oleh Satgas Tambang.
Pelayanan publik → akan dibenahi agar lebih humanis, bahkan siap memberikan sanksi bagi petugas yang bermasalah.
“Terima kasih kepada para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Semoga langkah ini membawa kebaikan untuk masyarakat Pasuruan yang makmur dan sejahtera,” tuutur Mas Rusdi. (Red*)
