Alun-alun Bangil Semakin Amburadul, Barikade Gus Dur Berharap Pemkab Pasuruan, Kembalikan ke Fungsi Awal

- Redaksi

Selasa, 8 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Barikade Gus Dur Pasuruan Raya,  Muslimin Saat soroti keadaan Alun-alun  yang nampak Amburadul (Dok. Harianjatim.id)

Ketua Barikade Gus Dur Pasuruan Raya, Muslimin Saat soroti keadaan Alun-alun yang nampak Amburadul (Dok. Harianjatim.id)

Pasuruan, Harianjatim.id  – Pengelolaan Alun-alun Bangil, saat ini semakin anburadul, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup, yang mempunyai kewenangan, tidak bisa melaksanakan dengan baik.

Hal tersebut, menyebabkan munculnya oknum-oknum yang bermain dalam maraup keuntungan dalam berbisnis di Alun-alun Bangil, melalui Paguyuban, yang akhirnya menghalalkan segala cara, asalkan dapat menghasilkan uang tanpa memperhatikan fungsi sebenarnya dari alun-alun itu sendiri.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam alun-alun Bangil semakin sempit dan memperihatinkan, seiring banyaknya lapak mobil mainan remote kontrol yang memadatinya, ada rumor lapak-lapak tersebut, diperjual belikan oleh oknum ketua paguyuban, hingga mencapai 22 juta perlapak, hal ini tentunya membutuhkan  ketegasan dan peran Pemkab Pasuruan untuk menertibkanya.

Seharusnya ini menjadi perhatian serius Pemkab Pasuruan, banyaknya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekarang menjadi alih fungsi menjadi lapak mainan mobil remot kontrol, bahkan salah satu pelapak mengaku, ia sewa sebesar 22 juta ke oknum ketua paguyuban untuk bisa menempati lapak tersebut belum lagi setiap harinya ada restribusi 30 ribu.

Ketua Barikade Gus Dur Pasuruan Raya, Muslimin, mengatakan, bahwa alun-alun Bangil tidak lagi ramah Bagi masyarakat  Bangil dan wisata lokal.

“Semestinya Sebagai Ibu Kota kabupaten Pasuruan, wajah alun-alun kota Bangil,  haruslah indah dan mencerminkan keindahan Kota, bukan malah sebaliknya,  menjadi Pasar Bebas,” tegasnya pada awak media, Senin, 08/10/2024

Baca Juga :  Sasar 1.200 Bidang Tanah, Desa Masaran Munjungan Targetkan Jadi 'Desa Lengkap' PTSL

Mengais rejeki memang sah-sah saja, tapi juga harus tertata bagus dan rapi,  sehingga masyarakat yg ingin berolah raga, ingin Bersantai Bareng keluarga benar benar bisa di rasakan, tambahnya.

Sekarang sudah tidak bisa, alun-alun sudah menjadi seperti Pasar Bebas, yang tidak terawat dan kumuh. Terlebih lagi pungli iuran kepada PKL juga  semakin tak terkendali, jual beli lapak, juga semacam menjadi barang legal. Ini harus segera di benahi dan dikembalikan fungsi alun alun-alun yg ramah untuk masyarakat  Kabupaten Pasuruan.

Maraknya PKL liar di alun-alun Bangil membuat wajah Kota Bangil semrawut dan jelek. Ini menggambarkan kinerja  Pemkab Pasuruan cenderung sak karep e Dewe (semaunya sendiri), Bah rusuh bah welek gak ngurus (biar kotor, biar jelek nggak peduli), merawat ikon kota Bangil aja gak bisa apalagi merawat daerah-daerah Kabupaten Pasuruan yang tertinggal, ungkap Muslim dengan nada agak kesal.

Baca Juga :  Realisasi PTSL 2026 Desa Craken Trenggalek Capai 600 Bidang Tanah pada Tahap Pemberkasan

“Harapan kami barikade Gus Dur, kepada  Pemerintah Kabupaten Pasuruan, agar di bentuk satgas khusus yang independen, agar bisa terus memantau dan mengingatkan kinerja instansi terkait, ketika Kendor dalam pengawasan terhadap Alun-alun Bangil. Satgas tersebut bisa mengingatkan Pemkab Pasuruan, agar terus menjaga merawat alun-alun Bangil dengan sebaik mungkin,” tutupnya. (Red*)

Berita Terkait

Bedah Infrastruktur Pasuruan, Potret.net Hadirkan Komisi III DPRD dalam Podcast Eksklusif ‘Jawara’
Sasar 1.200 Bidang Tanah, Desa Masaran Munjungan Targetkan Jadi ‘Desa Lengkap’ PTSL
Antusiasme Warga Desa Karangturi Terhadap Program PTSL Tahun 2026 Sangat Tinggi.
Realisasi PTSL 2026 Desa Craken Trenggalek Capai 600 Bidang Tanah pada Tahap Pemberkasan
Sambut Program PTSL 2026, Warga Desa Ngrupit Ponorogo Antusias Urus Sertifikat Tanah
Akhiri Stagnasi 2,5 Tahun, DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Sahkan Tiga Raperda Non-APBD 2026
Diduga SPJ Jembatan Fiktif, Warga Bakalan Purwosari Resmi Laporkan Pemdes ke Polisi
Lestarikan Tradisi Leluhur, Warga Manyarsari Mojokerto Gelar Sedekah Bumi dan Luncurkan Kopdes

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 15:26 WIB

Bedah Infrastruktur Pasuruan, Potret.net Hadirkan Komisi III DPRD dalam Podcast Eksklusif ‘Jawara’

Jumat, 22 Mei 2026 - 09:16 WIB

Sasar 1.200 Bidang Tanah, Desa Masaran Munjungan Targetkan Jadi ‘Desa Lengkap’ PTSL

Jumat, 22 Mei 2026 - 09:06 WIB

Antusiasme Warga Desa Karangturi Terhadap Program PTSL Tahun 2026 Sangat Tinggi.

Jumat, 22 Mei 2026 - 08:48 WIB

Realisasi PTSL 2026 Desa Craken Trenggalek Capai 600 Bidang Tanah pada Tahap Pemberkasan

Senin, 18 Mei 2026 - 20:53 WIB

Akhiri Stagnasi 2,5 Tahun, DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Sahkan Tiga Raperda Non-APBD 2026

Berita Terbaru